Menteri Agama Maftuh Basyuni mengusulkan revisi UU tentang penyelenggaraan haji, menyusul rencana pemerintah Arab Saudi memberlakukan paspor internasional (hijau) bagi jemaah haji.
Di Indonesia, paspor untuk melakukan ibadah haji adalah paspor khusus. Ini sesuai dengan UU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Penerapan paspor hijau akan menyalahi UU tersebut.
”Kalau tidak mengikuti aturan dari pemerintah Arab Saudi, kita tidak bisa berhaji. Tapi kalau kita ikuti, kita melanggar UU kita sendiri. Karena itu, kami mengusulkan ada eksepsi sampai kami merevisi UU kami,” kata Maftuh, kepada wartawan dalam acara Evaluasi Haji Tahun 2008 di Istana Cipanas, Cianjur, Jabar, Sabtu (31/1).
Baca selengkapnya »
Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi dan Kesultanan Oman Salim Segaf Al Jufri mengatakan pemerintah Indonesia masih melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait pemberlakuan kebijakan baru di negara itu yang mewajibkan jemaah haji menggunakan paspor internasional.
Baca selengkapnya »
Menteri Agama mengatakan, secara keseluruhan penyelenggaraan haji tahun 1429 H (2008) yang akan berakhir dengan kedatangan kloter 49 JKG di Bandara Soekarno Hatta pada Sabtu,10 Januari 2009 pagi, ini sukses.
Baca selengkapnya »
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) segera memanggil Menteri Agama (Menag) Maftuh Basyuni untuk menjelaskan berbagai persoalan terkait penyelenggaraan haji. DPD juga kembali menegaskan dukungannya terhadap usulan angket haji yang diajukan DPR.
Baca selengkapnya »
Kisruh haji khusus ini pun tidak berhenti di situ saja. Sampai dengan batas pelunasan pada Agustus, AMPHURI menemukan 14.553 orang yang sudah melunasi tanggung jawabnya, sedangkan 1.447 tidak melunasi.
Dengan demikian terdapat selisih kuota yang tidak terisi yaitu sebesar 1.447 orang. Nah, berdasarkan keputusan Depag, diputuskan bahwa nomor urut 16.364 sampai 17.136 yang akan mengisi posisi kekosongan itu.
Terang saja, keputusan ini menjadi pertanyaan terbesar bagi pihak AMPHURI, sebab dengan demikian hanya 772 kursi yang terisi, padahal kekosongan yang terjadi sebanyak 1.447 kursi. Ke mana porsi yang lainnya?
Baca selengkapnya »
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera selaku salah satu motor pengajuan hak angket penyelenggaraan ibadah haji menargetkan ada perubahan mendasar dalam pelaksanaan haji tahun depan. Dengan hak angket akan diselidiki dan diketahui kebobrokan serta hal-hal yang harus dibenahi. Bahkan bukan tidak mungkin pelaksanaan haji mulai tahun depan tidak lagi dipercayakan pada pemerintah atau Departemen Agama.
Baca selengkapnya »
Sumber: Solo Pos, Kamis, 18 Desember 2008
Jakarta (Espos) Departemen Agama (Depag) terancam kehilangan peran sebagai operator penyelenggaraan haji, menyusul kisruh pemondokan jemaah haji tahun ini.
Kalangan DPR menilai lokasi pemondokan dari Masjidil Haram pada tahun ini paling jauh sepanjang sejarah penyelenggaraan haji.
“Sepertinya Depag tak banyak belajar dari yang lalu-lalu. Kami sudah sering ingatkan mereka masalah pondokan itu. Tapi hasilnya sangat mengecewakan. Tahun ini tercatat rekor pondokan terjauh dalam sejarah. Tak tanggung-tanggung, 15 km,” ujar anggota Komisi VIII DPR, DH Al Yusni, kepada wartawan, Rabu (17/12).
Al Yusni menyatakan untuk mengatasi pemondokan haji yang kacau, hak Depag sebagai operator dan eksekutor penyelenggaraan ibadah haji bisa dicabut.
“Saya kira (pencabutan) itu sangat terbuka, meski harus merombak UU Haji Nomor 13 yang relatif baru. Mumpung PP-nya belum rampung,” usul dia.
Anggota Panitia Kerja Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) itu menolak jika UU 13/2008 tentang Haji telah gagal. Alasannya, DPR masih punya iktikad baik dan harapan agar Depag terus memperbaiki diri dalam pelayanan ibadah haji.
“Ya, bagaimana lagi. Kami berikan Depag kesempatan. Tapi mengecewakan. Depag sepertinya pantas dicabut hak operatornya,” tegas dia.
Salah seorang penyelenggara haji dan umrah asal Indonesia, Uthman Sago, sebagaimana dilansir dari harian Arab News, Rabu, menyebut jauhnya pemondokan akibat pembongkaran sekitar 1.000 apartemen dan hotel di sekitar Masjidil Haram Mekah untuk perluasan mesjid tersebut.
“Tahun ini memang tahun sulit bagi jemaah haji, khususnya jemaah tua dan lemah karena harus tinggal di tempat yang jauh dari Masjidil Haram. Untuk menuju mesjid melaksanakan salat lima waktu dibutuhkan transportasi dan itu pun tidak mudah. Hal ini menunjukkan bahwa Mekah sudah tak bisa menampung jemaah,” kata dia, sebagaimana dikutip dari informasihaji.com, kemarin.
Seorang staf muassasah di Mekah, Muhsin Al-Habshi, menjelaskan pergeseran pemondokan jemaah haji menjadi sangat radikal jauhnya yang tidak bisa diatasi dalam waktu pendek. Harga pemondokan pun naik tak bisa dielakkan. “Faktor harga kemudian membuat jemaah mencari tempat yang jauh namun murah,” katanya.
Dia menjelaskan jauhnya pemondokan merupakan dampak dari penggusuran sekitar 1.000 hotel dan apartemen di Shamiya, Shubaika, dan Gazza untuk perluasan Masjidil Haram. Akhirnya, jemaah harus bisa menerima tinggal di wilayah yang jauh dari Masjidil Haram seperti di Al-Hamra, Rusaifah, Second Ring Road, Jalan Al-Hajj, Jalan Al-Jazair, hingga wilayah industri di luar kota.
Sementara itu, seorang jemaah haji asal Klaten yang tergabung dalam kelompok terbang (Kloter) 16 Debarkasi Haji Adisumarmo, Solo, Ali Mustofa bin Marijan, meninggal dunia di Mekah, Selasa (16/12).
Berdasarkan data dari Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) sebagaimana disampaikan Kepala Humas PPIH Jawa Tengah, Muhammad Saidun, jemaah haji itu meninggal karena gangguan sistem pernapasan. “Jumlah total jemaah Debarkasi Haji Adisumarmo Solo yang meninggal dunia hingga Rabu sebanyak 67 orang,” jelas Saidun.
Sementara itu, kedatangan Kloter 8 yang membawa jemaah haji asal Solo dan Cilacap, terlambat hingga 16 jam 51 menit. Kloter 8 dijadwalkan sampai di Solo, Selasa pukul 16.00 WIB, tapi baru tiba Rabu pukul 08.51 WIB.
Pada bagian lain, salah satu narasumber Espos di Mekah, M Amin, menerangkan jemaah haji Kloter 15 yang terdiri dari jemaah haji asal Sukoharjo dan Banyumas, telah melaksanakan tawaf wada’ (perpisahan) Selasa malam. – Oleh : dtc/ewt
Sumber: Republika, Selasa, 16 Desember 2008 pukul 11:00:00
JAKARTA–Meski pelaksanaan ibadah haji tahun 2009 mendatang masih cukup lama, namun untuk mengatasi masalah pemondokan jamaah haji Indonesia yang jauh dari Masjidil Haram, harus dilakukan mulai dari sekarang.
“Mencari pemondokan untuk jamaah haji di Mekkah harus dimulai dari sekarang,” ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Hasrul Azwar kepada wartawan, di Jakarta, Senin (15/12) malam.
Menurut dia, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama harus segera mencari pemondokan sehingga pada pelaksanaan haji 2009, jamaah haji Indonesia lebih banyak yang memperoleh pemondokan dekat dari Masjidil Haram.
Pada musim haji 2008 hanya 28.917 orang jamaah haji Indonesia yang bisa tinggal di pemondokan yang berada di kawasan Ring I dengan radius di bawah 1.400 meter dari Masjidil Haram.
Sisanya, sebanyak 168.261 orang tinggal di pemondokan yang berada di kawasan Ring II dengan radius hingga 10 kilometer lebih.
Menurut Hasrul, akibat pemondokan yang jauh dari Masjidil Haram, maka pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2008, para jamaah merasa dirugikan.
Para jamaah, katanya, mengaku kesulitan karena untuk ke Masjidil Haram harus bersusah payah, sehingga cukup mengganggu kondisi fisik dan kesehatan mereka.
“Sehingga, ada lelucon yang tersebar di kalangan jamaah. Kalau sebelumnya jika sesama mereka saling bertanya, ‘berapa kali sudah mencium Hajar Aswad?’. Maka sekarang pertanyaannya, ‘sudah berapa kali ke Masjidil Haram?’,” katanya.
Karena itu, Hasrul Azwar mendesak pemerintah agar merealisasikan pemondokan haji 2009 di Mekkah yang jaraknya dekat dengan Masjidil Haram atau paling jauh hanya tiga kilometer.
Mengenai wacana hak angket yang disampaikan sebagian anggota DPR karena penyelenggaraan haji yang dinilai bermasalah, Hasrul mengatakan, hal itu adalah hak dari para anggota.
“Tapi apakah hak angket itu perlu dilakukan,” ujar wakil rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. ant/fif
Sumber: Republika, Minggu, 14 Desember 2008 pukul 22:24:00
JEDDAH — Menteri Agama (Menag) Muhammad Maftuh Basyuni menyatakan siap mengambil alih “komando” penyelenggaraan haji 2009, karena perbaikan pelayanan yang ditunggu sejak 2006 tidak kunjung tiba. “Tahun 2009, (penyelenggaraan haji) saya pegang sendiri, saya akan ajak teman-teman yang biasa diajak lari untuk memperbaiki sistem perhajian,” katanya di Jeddah, Sabtu malam WAS atau Minggu dinihari WIB.
Maftuh mengemukakan hal itu dalam pertemuan makan malam dengan Tim Media Centre Haji (MCH) yang dihadiri 27 wartawan yang biasa bertugas di Mekah, Jeddah, dan Madinah.Dalam pertemuan yang dihadiri Kepala Pusat Informasi Depag Masyhuri AM serta Henry Subiakto dan Syaiful selaku Tim Pengarah MCH itu, Menag menyampaikan terima kasih atas bantuan rekan-rekan pers yang dinilai obyektif.”Saya berterima kasih sekali, karena rekan-rekan pers sudah melaporkan berita yang obyektif, bahkan ada yang positif, seperti melaporkan apa adanya isu terowongan Mina yang tidak benar itu,” katanya.
Doktor alumnus UIN Jakarta itu mengaku senang kinerja pers yang cukup obyektif dan seimbang itu. “Saya memang tak ingin mengelabuhi masyarakat, tapi jangan sampai kita juga menjerumuskan jemaah dan keluarganya,” katanya.
Menurut dia, penyelenggaraan haji 2008 memang ada beberapa sukses, tapi sukses dengan catatan, karena ada masalah pemondok
