Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni mengatakan, kuota untuk penyelenggara ibadah haji khusus tahun 2009 akan kembali diturunkan menjadi 16 ribu jemaah dari 19 ribu tahun 2008.
“Penyelenggaraan haji tahun depan (2009 -red) kembali jadi 16 ribu porsi, kecuali mereka bisa tunjukkan perilaku yang lebih baik, tidak ada lagi penyimpangan,” kata Menag dalam percakapan dengan ANTARA News di Jakarta, Kamis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil para pengurus Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Departemen Agama.
Hal ini menanggapi laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang dugaan penyelewengan dana ibadah haji.
”Ya kami berencana memanggil BPIH untuk cross check,” ujar Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (6/1). Klarifikasi ini dilakukan KPK dengan tujuan membenahi sistem di BPIH. Menurut Jasin, ke depannya pengelolaan biaya haji tidak boleh ada penyelewengan lagi. ”Jangan sampai ada kelebihan ongkos yang bisa memunculkan praktik korupsi,” kata Jasin.
Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni mengakui masalah pondokan di Makkah menjadi penyebab kurang nyamannya jemaah dalam menunaikan ibadah haji tahun 2008. Untuk itu pihaknya menargetkan 40 persen jemaah haji Indonesia pada 2009 mendapatkan pemondokan di wilayah Ring I atau maksimal 1.500 meter dari Masjidil Haram.
Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali menemukan bukti baru berupa kuitansi penyerahan uang dari Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BPDAU) yang diterima Menteri Agama Maftuh Basyuni untuk perjalanan dinas ke Arab Saudi.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) segera memanggil Menteri Agama (Menag) Maftuh Basyuni untuk menjelaskan berbagai persoalan terkait penyelenggaraan haji. DPD juga kembali menegaskan dukungannya terhadap usulan angket haji yang diajukan DPR.
Adanya Dana Abadi Umat (DAU) yang mengalir ke kantong Menteri Agama Maftuh Basyuni dibenarkan Direktur BPIH dan Informasi Haji Abdul Ghafur Jawahir. Menurut Jawahir, dana tersebut sebagai honor Menteri Agama selaku Ketua Badan Pengelola DAU. Demikian diungkapkan Jawahir di Jakarta, Sabtu (27/12).
Menteri Agama (Menag) DR (Hc) Muhammad Maftuh Basyuni diminta untuk berani memangkas “mafia” pemondokan haji yang sering bermasalah.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyayangkan sikap Menteri Agama yang seolah bermuka dua dalam pengadaan pemondokan haji di Arab Saudi.
Sumber: Depag, 24 Des 2008
Penandatanganan yang disaksikan Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni dan Sekjen Depag Bahrul Hayat dan Dubes Arab Saudi di Indonesia Abdurrahman Al- Khayat itu dilakukan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji H Slamet Riyanto dan pimpinan Syarikat Al-Hujurat Saudi Arabia, Anas Ismail Al-Hadits.
Menurut Menag, perumahan yang jaraknya sekitar 1,8 kilometer itu direncanakan akan menampung jamaah haji Indonesia sebanyak 100.000 orang. Bangunan ini dimulai tahun 2009 dan berakhir tahun 2012. “Pada tahun pertama perumahan itu sudah bisa merampungkan perkantoran. Pada tahun kedua, sudah bisa menampung jamaah Indonesia sebanyak 20.000 orang. Pada tahun ketiga, menampung 70.000 orang, dan tahun keempat, 100.000 orang.”
“Meskipun perumahan tersebut diperuntukkan khusus jamaah haji Indonesia, tapi kita tidak mengeluarkan dana sepeserpun,” ucapnya tegas. Namun, baru sekitar 100.000 orang yang akan tertampung di apartemen tersebut. Kami yakin pada 10 sampai 15 tahun mendatang, seluruh jamaah haji Indonesia akan dapat merasakan pondokan di Makkah yang dekat dengan Masjidil Haram.
Maftuh Basyuni memaparkan, kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi sebenarnya sudah berlangsung sejak sebelum Indonesia merdeka. “Kerjasama tersebut semakin dipererat hingga sampai sekarang, terutama dalam masalah haji. Semoga kerjasama ini bisa berlangsung hingga akhir zaman.”
Sebenarnya, kata Maftuh, penyelenggaraan haji tiga tahun terahir ini cukup baik dan lebih mudah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang selalu disibukkan oleh pengurusan visa. “Namun, ada kendala yang timbul di luar dugaan kita semua yang berdampak pada seluruh jamaah haji, seperti pada masalah pondokan yang jaraknya cukup jauh dari Masjidil Haram.”
“Ini terjadi karena adanya pembongkaran hotel-hotel dan perumahan yang dekat dengan Masjidil Haram. Perumahan jauh bukan hanya dirasakan jamaah haji Indonesia saja, tetapi juga oleh jamaah-jamaah dari negara lain,” kata Maftuh Basyuni. (dik)
ndonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan penggunaan dana abadi umat (DAU) oleh Menteri Agama Maftuh Basyuni ke Komisi Pemberantasan Korupsi, baru-baru ini. ICW menduga DAU digunakan untuk perjalanan dinas ke Arab Saudi dan tunjangan hari raya Menteri Agama.
