Menteri Agama Maftuh Basyuni mengusulkan revisi UU tentang penyelenggaraan haji, menyusul rencana pemerintah Arab Saudi memberlakukan paspor internasional (hijau) bagi jemaah haji.
Di Indonesia, paspor untuk melakukan ibadah haji adalah paspor khusus. Ini sesuai dengan UU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Penerapan paspor hijau akan menyalahi UU tersebut.
”Kalau tidak mengikuti aturan dari pemerintah Arab Saudi, kita tidak bisa berhaji. Tapi kalau kita ikuti, kita melanggar UU kita sendiri. Karena itu, kami mengusulkan ada eksepsi sampai kami merevisi UU kami,” kata Maftuh, kepada wartawan dalam acara Evaluasi Haji Tahun 2008 di Istana Cipanas, Cianjur, Jabar, Sabtu (31/1).
Baca selengkapnya »
Menteri Agama Maftuh Basyuni meminta pemerintah Arab Saudi melonggarkan ketentuan penggunaan paspor internasional (paspor hijau) untuk haji.
“Pemerintah Arab Saudi memang sudah memberitahukan ketetapan bahwa untuk haji yang akan datang akan menggunakan paspor internasional dan tidak ada lagi paspor khusus haji (paspor coklat),” katanya dalam pertemuan evaluasi Media Centre Haji Adi Istana Cipanas, Cianjur, Sabtu.
Baca selengkapnya »
Jadwal pelunasan pembayaran ibadah haji tahun 2009 direncanakan bakal dipercepat menyusul upaya peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji oleh Departemen Agama (Depag).
Sementara kuota haji Indonesia tahun 2009 tidak akan mengalami perubahan.
Menteri Agama Maftuh Basyuni mengatakan kuota haji tahun 2009 ditetapkan sebanyak 210.000 orang. ”Kuota haji tidak akan berubah sama seperti tahun 2008 lalu, kalau ditambah nanti pada rewel,” ujarnya kepada wartawan di sela-sela peresmian penggunaan mesjid bantuan Yayasan Amalbakti Muslim Pancasila (YAMP) wilayah Jawa Tengah di Sambungmacan, Senin (26/1).
Baca selengkapnya »
Menteri Agama mengatakan, secara keseluruhan penyelenggaraan haji tahun 1429 H (2008) yang akan berakhir dengan kedatangan kloter 49 JKG di Bandara Soekarno Hatta pada Sabtu,10 Januari 2009 pagi, ini sukses.
Baca selengkapnya »
Liputan6, melaporkan dua berita yang berhubungan dengan kasus dugaan korupsi haji ini:
Lagi, ICW Laporkan Dugaan Korupsi Dana Haji
Dengan menunjukkan sejumlah bukti, Indonesia Corruption Watch kembali melaporkan dugaan adanya korupsi dana di Departemen Agama yang dilakukan Menteri Agama Maftuh Basyuni kepada Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, baru-baru ini. Berdasarkan data ICW, dalam rentang tahun 2004-2005, Menteri Agama menerima dana hingga ratusan juta rupiah yang bersumber dari Dana Abadi Umat (DAU) dan Dana Setoran Haji atau BPIH.
ebelumnya, ICW juga melaporkan dugaan gratifikasi dana haji yang diterima anggota DPR serta Menteri Agama. Wakil Ketua KPK M. Yasin yang menerima laporan ICW berjanji akan mempelajari data dan laporan dugaan korupsi dana haji ini. Tugas berat kini harus dipikul Menteri Agama Maftuh Basyuni. Selain harus membenahi pelayanan haji yang selalu bermasalah tiap tahun, sang menteri juga tampaknya harus bersiap memenuhi panggilan KPK [Dimuat SCTV pada 6 Jan 2009]
Terkait Laporan ICW, KPK Belum Bersikap
Indonesia Corruption Watch telah dua kali melaporkan dugaan korupsi Dana Abadi Umat atau DAU yang berasal dari efisiensi penyelenggaraan haji ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, hingga saat ini, KPK belum menentukan penerimaan dana itu korupsi atau bukan.
Salah satu data yang diserahkan ICW kepada KPK menunjukkan, Menteri Agama menerima dana Rp 71 juta lebih dari bendahara pengelola DAU untuk perjalanan dinas ke Mesir, melayat Yasser Arafat yang baru saja meninggal. Selain itu, menurut ICW, pada tahun 2004 hingga 2005 Menteri Agama menerima dana lainnya hingga ratusan juta. [Dimuat SCTV pada 7 Jan 2009]
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil para pengurus Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Departemen Agama.
Hal ini menanggapi laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang dugaan penyelewengan dana ibadah haji.
”Ya kami berencana memanggil BPIH untuk cross check,” ujar Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (6/1). Klarifikasi ini dilakukan KPK dengan tujuan membenahi sistem di BPIH. Menurut Jasin, ke depannya pengelolaan biaya haji tidak boleh ada penyelewengan lagi. ”Jangan sampai ada kelebihan ongkos yang bisa memunculkan praktik korupsi,” kata Jasin.
Baca selengkapnya »
Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni mengakui masalah pondokan di Makkah menjadi penyebab kurang nyamannya jemaah dalam menunaikan ibadah haji tahun 2008. Untuk itu pihaknya menargetkan 40 persen jemaah haji Indonesia pada 2009 mendapatkan pemondokan di wilayah Ring I atau maksimal 1.500 meter dari Masjidil Haram.
Baca selengkapnya »
Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali menemukan bukti baru berupa kuitansi penyerahan uang dari Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BPDAU) yang diterima Menteri Agama Maftuh Basyuni untuk perjalanan dinas ke Arab Saudi.
Baca selengkapnya »
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) segera memanggil Menteri Agama (Menag) Maftuh Basyuni untuk menjelaskan berbagai persoalan terkait penyelenggaraan haji. DPD juga kembali menegaskan dukungannya terhadap usulan angket haji yang diajukan DPR.
Baca selengkapnya »
Adanya Dana Abadi Umat (DAU) yang mengalir ke kantong Menteri Agama Maftuh Basyuni dibenarkan Direktur BPIH dan Informasi Haji Abdul Ghafur Jawahir. Menurut Jawahir, dana tersebut sebagai honor Menteri Agama selaku Ketua Badan Pengelola DAU. Demikian diungkapkan Jawahir di Jakarta, Sabtu (27/12).
Baca selengkapnya »
