Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni mengatakan, kuota untuk penyelenggara ibadah haji khusus tahun 2009 akan kembali diturunkan menjadi 16 ribu jemaah dari 19 ribu tahun 2008.
“Penyelenggaraan haji tahun depan (2009 -red) kembali jadi 16 ribu porsi, kecuali mereka bisa tunjukkan perilaku yang lebih baik, tidak ada lagi penyimpangan,” kata Menag dalam percakapan dengan ANTARA News di Jakarta, Kamis.
Liputan6, melaporkan dua berita yang berhubungan dengan kasus dugaan korupsi haji ini:
Lagi, ICW Laporkan Dugaan Korupsi Dana Haji
Dengan menunjukkan sejumlah bukti, Indonesia Corruption Watch kembali melaporkan dugaan adanya korupsi dana di Departemen Agama yang dilakukan Menteri Agama Maftuh Basyuni kepada Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, baru-baru ini. Berdasarkan data ICW, dalam rentang tahun 2004-2005, Menteri Agama menerima dana hingga ratusan juta rupiah yang bersumber dari Dana Abadi Umat (DAU) dan Dana Setoran Haji atau BPIH.
ebelumnya, ICW juga melaporkan dugaan gratifikasi dana haji yang diterima anggota DPR serta Menteri Agama. Wakil Ketua KPK M. Yasin yang menerima laporan ICW berjanji akan mempelajari data dan laporan dugaan korupsi dana haji ini. Tugas berat kini harus dipikul Menteri Agama Maftuh Basyuni. Selain harus membenahi pelayanan haji yang selalu bermasalah tiap tahun, sang menteri juga tampaknya harus bersiap memenuhi panggilan KPK [Dimuat SCTV pada 6 Jan 2009]
Terkait Laporan ICW, KPK Belum Bersikap
Indonesia Corruption Watch telah dua kali melaporkan dugaan korupsi Dana Abadi Umat atau DAU yang berasal dari efisiensi penyelenggaraan haji ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, hingga saat ini, KPK belum menentukan penerimaan dana itu korupsi atau bukan.
Salah satu data yang diserahkan ICW kepada KPK menunjukkan, Menteri Agama menerima dana Rp 71 juta lebih dari bendahara pengelola DAU untuk perjalanan dinas ke Mesir, melayat Yasser Arafat yang baru saja meninggal. Selain itu, menurut ICW, pada tahun 2004 hingga 2005 Menteri Agama menerima dana lainnya hingga ratusan juta. [Dimuat SCTV pada 7 Jan 2009]
Kepala Pusat Informasi Keagamaan dan Kehumasan Departemen Agama (Depag), Masyhuri AM mengatakan, Menteri Agama (Menag) Maftuh Basyuni memang menerima tunjangan fungsional dari Dana Abadi Umat (DAU).
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyerah sejumlah bukti terkait dugaan aliran dana DAU ke kantong Menag ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menag adalah Ketua Badan Pengelola DAU. Menurut Masyhuri, tunjangan fungsional ini sesuai dengan Pasal 19 Keppres No 22/2001.
Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni mengakui masalah pondokan di Makkah menjadi penyebab kurang nyamannya jemaah dalam menunaikan ibadah haji tahun 2008. Untuk itu pihaknya menargetkan 40 persen jemaah haji Indonesia pada 2009 mendapatkan pemondokan di wilayah Ring I atau maksimal 1.500 meter dari Masjidil Haram.
Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali menemukan bukti baru berupa kuitansi penyerahan uang dari Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BPDAU) yang diterima Menteri Agama Maftuh Basyuni untuk perjalanan dinas ke Arab Saudi.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) segera memanggil Menteri Agama (Menag) Maftuh Basyuni untuk menjelaskan berbagai persoalan terkait penyelenggaraan haji. DPD juga kembali menegaskan dukungannya terhadap usulan angket haji yang diajukan DPR.
Adanya Dana Abadi Umat (DAU) yang mengalir ke kantong Menteri Agama Maftuh Basyuni dibenarkan Direktur BPIH dan Informasi Haji Abdul Ghafur Jawahir. Menurut Jawahir, dana tersebut sebagai honor Menteri Agama selaku Ketua Badan Pengelola DAU. Demikian diungkapkan Jawahir di Jakarta, Sabtu (27/12).
Menteri Agama (Menag) DR (Hc) Muhammad Maftuh Basyuni diminta untuk berani memangkas “mafia” pemondokan haji yang sering bermasalah.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyayangkan sikap Menteri Agama yang seolah bermuka dua dalam pengadaan pemondokan haji di Arab Saudi.
Sumber: Depag, 24 Des 2008
Penandatanganan yang disaksikan Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni dan Sekjen Depag Bahrul Hayat dan Dubes Arab Saudi di Indonesia Abdurrahman Al- Khayat itu dilakukan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji H Slamet Riyanto dan pimpinan Syarikat Al-Hujurat Saudi Arabia, Anas Ismail Al-Hadits.
Menurut Menag, perumahan yang jaraknya sekitar 1,8 kilometer itu direncanakan akan menampung jamaah haji Indonesia sebanyak 100.000 orang. Bangunan ini dimulai tahun 2009 dan berakhir tahun 2012. “Pada tahun pertama perumahan itu sudah bisa merampungkan perkantoran. Pada tahun kedua, sudah bisa menampung jamaah Indonesia sebanyak 20.000 orang. Pada tahun ketiga, menampung 70.000 orang, dan tahun keempat, 100.000 orang.”
“Meskipun perumahan tersebut diperuntukkan khusus jamaah haji Indonesia, tapi kita tidak mengeluarkan dana sepeserpun,” ucapnya tegas. Namun, baru sekitar 100.000 orang yang akan tertampung di apartemen tersebut. Kami yakin pada 10 sampai 15 tahun mendatang, seluruh jamaah haji Indonesia akan dapat merasakan pondokan di Makkah yang dekat dengan Masjidil Haram.
Maftuh Basyuni memaparkan, kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi sebenarnya sudah berlangsung sejak sebelum Indonesia merdeka. “Kerjasama tersebut semakin dipererat hingga sampai sekarang, terutama dalam masalah haji. Semoga kerjasama ini bisa berlangsung hingga akhir zaman.”
Sebenarnya, kata Maftuh, penyelenggaraan haji tiga tahun terahir ini cukup baik dan lebih mudah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang selalu disibukkan oleh pengurusan visa. “Namun, ada kendala yang timbul di luar dugaan kita semua yang berdampak pada seluruh jamaah haji, seperti pada masalah pondokan yang jaraknya cukup jauh dari Masjidil Haram.”
“Ini terjadi karena adanya pembongkaran hotel-hotel dan perumahan yang dekat dengan Masjidil Haram. Perumahan jauh bukan hanya dirasakan jamaah haji Indonesia saja, tetapi juga oleh jamaah-jamaah dari negara lain,” kata Maftuh Basyuni. (dik)
