Unjuk rasa mahasiswa Universitas Halu Uleo di Kantor Departemen Agama Sulawesi Tenggara di Kendari, Selasa (3/2), diwarnai kericuhan. Para pegawai tak terima saat para mahasiswa menuntut Kepala Kanwil Depag Sultra dicopot karena diduga terlibat korupsi penyelengaraan ibadah haji tahun 2008.
Liputan6, melaporkan dua berita yang berhubungan dengan kasus dugaan korupsi haji ini:
Lagi, ICW Laporkan Dugaan Korupsi Dana Haji
Dengan menunjukkan sejumlah bukti, Indonesia Corruption Watch kembali melaporkan dugaan adanya korupsi dana di Departemen Agama yang dilakukan Menteri Agama Maftuh Basyuni kepada Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, baru-baru ini. Berdasarkan data ICW, dalam rentang tahun 2004-2005, Menteri Agama menerima dana hingga ratusan juta rupiah yang bersumber dari Dana Abadi Umat (DAU) dan Dana Setoran Haji atau BPIH.
ebelumnya, ICW juga melaporkan dugaan gratifikasi dana haji yang diterima anggota DPR serta Menteri Agama. Wakil Ketua KPK M. Yasin yang menerima laporan ICW berjanji akan mempelajari data dan laporan dugaan korupsi dana haji ini. Tugas berat kini harus dipikul Menteri Agama Maftuh Basyuni. Selain harus membenahi pelayanan haji yang selalu bermasalah tiap tahun, sang menteri juga tampaknya harus bersiap memenuhi panggilan KPK [Dimuat SCTV pada 6 Jan 2009]
Terkait Laporan ICW, KPK Belum Bersikap
Indonesia Corruption Watch telah dua kali melaporkan dugaan korupsi Dana Abadi Umat atau DAU yang berasal dari efisiensi penyelenggaraan haji ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, hingga saat ini, KPK belum menentukan penerimaan dana itu korupsi atau bukan.
Salah satu data yang diserahkan ICW kepada KPK menunjukkan, Menteri Agama menerima dana Rp 71 juta lebih dari bendahara pengelola DAU untuk perjalanan dinas ke Mesir, melayat Yasser Arafat yang baru saja meninggal. Selain itu, menurut ICW, pada tahun 2004 hingga 2005 Menteri Agama menerima dana lainnya hingga ratusan juta. [Dimuat SCTV pada 7 Jan 2009]
Kepala Pusat Informasi Keagamaan dan Kehumasan Departemen Agama (Depag), Masyhuri AM mengatakan, Menteri Agama (Menag) Maftuh Basyuni memang menerima tunjangan fungsional dari Dana Abadi Umat (DAU).
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyerah sejumlah bukti terkait dugaan aliran dana DAU ke kantong Menag ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menag adalah Ketua Badan Pengelola DAU. Menurut Masyhuri, tunjangan fungsional ini sesuai dengan Pasal 19 Keppres No 22/2001.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil para pengurus Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Departemen Agama.
Hal ini menanggapi laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang dugaan penyelewengan dana ibadah haji.
”Ya kami berencana memanggil BPIH untuk cross check,” ujar Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (6/1). Klarifikasi ini dilakukan KPK dengan tujuan membenahi sistem di BPIH. Menurut Jasin, ke depannya pengelolaan biaya haji tidak boleh ada penyelewengan lagi. ”Jangan sampai ada kelebihan ongkos yang bisa memunculkan praktik korupsi,” kata Jasin.
Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali menemukan bukti baru berupa kuitansi penyerahan uang dari Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BPDAU) yang diterima Menteri Agama Maftuh Basyuni untuk perjalanan dinas ke Arab Saudi.
Adanya Dana Abadi Umat (DAU) yang mengalir ke kantong Menteri Agama Maftuh Basyuni dibenarkan Direktur BPIH dan Informasi Haji Abdul Ghafur Jawahir. Menurut Jawahir, dana tersebut sebagai honor Menteri Agama selaku Ketua Badan Pengelola DAU. Demikian diungkapkan Jawahir di Jakarta, Sabtu (27/12).
Menteri Agama (Menag) DR (Hc) Muhammad Maftuh Basyuni diminta untuk berani memangkas “mafia” pemondokan haji yang sering bermasalah.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyayangkan sikap Menteri Agama yang seolah bermuka dua dalam pengadaan pemondokan haji di Arab Saudi.
ndonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan penggunaan dana abadi umat (DAU) oleh Menteri Agama Maftuh Basyuni ke Komisi Pemberantasan Korupsi, baru-baru ini. ICW menduga DAU digunakan untuk perjalanan dinas ke Arab Saudi dan tunjangan hari raya Menteri Agama.
Kasus dugaan gratifikasi atau pemberian sejumlah dana kepada anggota Komisi VIII DPR terkait pelaksanaan haji kian terkuak. Dalam laporannya ke Badan Kehormatan DPR, 19 Desember 2008, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyerahkan bukti berupa kwitansi yang diterima anggota DPR dari Departemen Agama untuk biaya akomodasi saat hendak menijau pelaksanaan ibadah haji.
