Saya melihat tulisan bapak Eddy ini patut untuk dimuat menjadi tulisan sendiri, agar bermanfaat dan dibaca oleh orang lain. Ini adalah pengalaman beliau ketika berangkat haji lalu. Selamat membaca
Cerita Haji Bapak Eddy Murdiono Ruswandi

Saya Eddy Murdiono, alhamdulillah tergabung dalam kloter 1 dari embarkasi Jakarta dan termasuk dalam jamaah yang tidak mendapatkan makanan dari katering sebagaimana yang dijanjikan di Arafah dan Mina selama 3 hari, 3 malam karena rombongan kami harus mengambil nafar awal agar bisa melakukan rangkaian ibadah lain setelah wukuf shg tidak terlambat pulang ke Indonesia, kan kloter 1 harus buru-buru ke Jeddah.

Berdasarkan informasi orang tua, mertua dan teman-teman yang sudah lebih dahulu haji, makanan selama di Arafah dan Mina selalu berlimpah, demikian juga informasi yang paling hangat dari ketua kloter (ketua kloter kami sudah 4x berhaji), beberapa saat sebelum kami berangkat ke Arafah hari Kamis, 28 Desember 2006 selepas zuhur. Kami memang tidak berjalan kaki dari Mekkah untuk mabit di Mina, tapi kami langsung ke Arafah, jadi kami mabit di Arafah.

Sejak kami tiba sampai dengan kami meninggalkan Arafah pada hari Jumat, 29 Desember 2006 selepas magrib, tidak ada sekalipun kami menerima makanan dari katering seperti yang dijanjikan dan diharapkan. Alhamdulillah saya dan istri tidak merasa kelaparan karena memang sumbangan berupa roti, buah dan jus dalam kotak cukup banyak tersedia dari beberapa dermawan, kami tidak mengalami kesulitan untuk mengkonsumsi makanan yg tidak indonesiawi itu (karena bukan nasi), tapi kami melihat banyak jamaah yg tidak mau lagi menyentuh makanan itu, karena mereka memang ada yang (maaf) mencret karena makan roti, buah (kadang-kadang pisang, apel atau jeruk) dan jus melulu, sehingga sumbangan kedua, ketiga dst tidak lagi mereka sentuh.

Yang memperparah keadaan adalah tidak tersedia outlet listrik dimana jamaah bisa memamaskan air untuk memasak Indomie, makanan pengganti favorit orang Indonesia, sehingga banyak jamaah yang terpaksa makan Indomie mentah, seperti makan kerupuk.

Jum’at malam itu kami mabit di Muzdalifah, sejak sekitar jam 20:00 kami sudah berada di lapangan itu, dengan perut kosong kami hadapi hembusan kencang angin yang sangat dingin, bukan cuman menusuk tulang tapi sudah sampai ke sum-sum, dan perlu diingat bahwa semua jamaah laki-laki hanya terbungkus dua lembar kain ihram, tanpa penghalang lain krn selama berihram dilarang memakai penutup kepala, atau sesuatu yg lain yg berjahit.

Sekitar jam 00:30 barulah bus yg akan membawa kami ke Mina berdatangan, kami yang sudah mulai berdiri antri akhirnya bisa diangkut dari Muzdalifah ke Mina pada jam 02:30 dan alhamdulillah tiba di tenda kami di Mina pukul 03:00.

Melihat kejadian di Arafah, maka kami sudah putus harapan bahwa katering akan beres di Mina, dan memang begitulah kenyataannya, selama dua hari dua malam, tak satupun katering untuk jamaah haji muncul, memang kejadian ini tidak dialami oleh jamaah ONH plus yang urusan makannya semua ditanggung oleh pengelola.

Alhamdulillah masalah katering selama di Mina tidak terrlalu kami ambil pusing karena di Mina banyak penjual makanan dan kami bebas memilih, di tenda juga tersedia outlet listrik sehingga memasak Indomie atau menyeduh teh/kopi panas sebagai penangkal udara dingin bukanlah kendala lagi.

Kembali ke Mekkah setelah selesai melempar jumrah kami digembirakan dengan kabar uang pengganti katering selama di Arafah dan Mina, yaitu 300 riyal per jamaah.

Kami pribadi tidak langsung merasakan kelaparan itu karena kami bisa makan makanan lain selain nasi, tapi memang sebagian besar jamaah Indonesia merasakan kelaparan dan kebingungan karena perut mereka hanya dapat berkompromi dengan nasi.

Ada kejadian yang sangat memalukan selama di Mina, dimana dapur umum di maktab kami dijarah oleh beberapa jamaah yg kelaparan, sebuah ironi ibadah haji.

Wallahualam bi sawab.

Dikirim oleh Eddy Murdiono Ruswandi, email …@cbn.net.id

Ibadah haji Presiden Bentuk Tim untuk Evaluasi

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk tim evaluasi dan investigasi untuk menyelidiki persoalan pelayanan makanan bagi jemaah haji di Arafah dan Mina, Arab Saudi.

Dari hasil tim evaluasi dan investigasi itu, Presiden Yudhoyono berjanji akan menindak pihak-pihak yang bersalah dalam kegagalan penyediaan katering untuk jemaah haji tersebut.

Demikian disampaikan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (2/1). Sudi didampingi Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, yang membacakan siaran pers.

“Memang, ada laporan yang cukup lengkap dari Kedutaan Besar RI di Arab Saudi, dan laporan dari amirul haj. Memang ada ketidaklaziman seperti yang dilakukan tahun-tahun lalu,” ujar Sudi.

Ketidaklaziman yang dimaksud Sudi di antaranya memasak ataupun logistiknya yang biasanya dilakukan di Arafah kali ini dilakukan di Mina. “Itu kan tidak lazim,” katanya.

Presiden Yudhoyono akan menerima laporan seobyektif mungkin hasil tim evaluasi dan investigasi tersebut. “Jika ada yang bersalah akan diambil tindakan sesuai dengan kesalahannya,” kata Sudi.

Ditanya pers apakah Presiden akan bertindak tegas dengan menegur Menteri Agama Maftuh Basyuni, Sudi mengatakan akan menunggu hasil tim itu.

Secara terpisah, Tim Pengawas Haji dari Dewan Perwakilan Rakyat yang terdiri dari lintas fraksi mendesak Presiden Yudhoyono memberikan sanksi tegas kepada Menteri Agama Maftuh Basyuni dan semua aparat terkait yang bertanggung jawab atas gagalnya pengiriman suplai logistik kepada 189.000 anggota jemaah haji Indonesia pada musim haji tahun ini.

“Idealnya, Menteri Agama dan semua aparat terkait diberi sanksi berat,” kata Ketua Tim II Pengawas Haji DPR Hasrul Azwar yang masih berada di Mekkah kepada Kompas.

Tim Pengawas Haji DPR yang berjumlah 35 orang memiliki pandangan senada. “Semua arahnya ke Menag dan aparat terkait,” ujarnya. Pemerintah juga harus ikut bertanggung jawab atas kejadian ini, tidak cukup mengembalikan uang kepada jemaah.

Tim DPR masih terus menelusuri semua pihak terkait yang mengakibatkan gagalnya penyediaan katering jemaah haji tahun ini. “Yang jelas, menteri yang tunjuk katering. Kita juga akan cari tahu siapa saja pelaksana di lapangannya,” katanya. (HAR/SUT)

Pemerintah Gagal Melayani Haji

Menteri Agama Dimintai Pertanggungjawabannya

Jakarta, Kompas - Pemerintah akhirnya tidak mampu mengatasi persoalan gagalnya suplai makanan dan minuman kepada sekitar 189.000 anggota jemaah haji Indonesia pada musim haji tahun ini. Pemerintah tidak hanya dituntut meminta maaf, tetapi juga harus bertindak tegas kepada pihak yang bertanggung jawab.

Menurut laporan yang diterima Kompas dari sejumlah anggota jemaah, hingga Minggu (31/12) malam suplai makanan di Mina ternyata masih buruk.

Di Jakarta, fraksi-fraksi di DPR mendesak Menteri Agama Maftuh Basyuni untuk mengundurkan diri karena gagal menangani pelaksanaan ibadah haji. Apabila tidak bersedia mundur, fraksi-fraksi menantikan ketegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menangani berbagai persoalan.

“Perlu ada perlakuan sama. Aziddin saja diberhentikan sebagai anggota DPR karena terlibat soal katering haji, apalagi ini menyangkut perasaan umum jutaan warga Muslim. Saya tidak mau soal ini berimbas kepada Presiden Yudhoyono dan Wapres Kalla,” kata Priyo Budi Santoso, Wakil Sekjen Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar.

Minggu siang, puluhan anggota jemaah haji mendatangi Kantor Daerah Kerja Mekkah. Mereka menuntut jatah makan yang sampai saat ini belum mereka terima. Dalam suasana emosional, mereka diterima oleh Menteri Agama Maftuh Basyuni dan Amirul Haj Tarmizi Taher. Beberapa anggota jemaah tak kuasa menahan tangis saat menceritakan penderitaan mereka di Arafah maupun di Mina.

Ketua Tim Pengawas DPR Hasrul Azwar, Senin, mengatakan, sejumlah anggota jemaah marah kepada utusan haji Indonesia, bahkan beberapa anggota jemaah sempat merusak peralatan elektronik yang ada seperti komputer dan mesin fotokopi.

“Perusakan ini sebagai wujud kekecewaan yang tidak tertahankan lagi atas buruknya pelayanan yang diberikan pemerintah kepada jemaah,” ujarnya.

Mereka meminta ketegasan Maftuh mengenai kesanggupan menyediakan makan bagi mereka. “Saya sudah telepon muasasah. Alhamdulillah, mulai siang ini sampai besok akan ada makanan untuk jemaah Indonesia,” kata Maftuh.

Ternyata janji Menag itu pun tidak terpenuhi untuk seluruh jemaah. “Kami baru mendapat makan Minggu malam pukul 23.30. Banyak anggota jemaah yang pusing dan kembung,” kata Wahab Arief dari Maktab 57.

Sejumlah anggota jemaah agak tertolong dengan adanya makanan kering yang disediakan oleh sejumlah dermawan. “Kami belum terima makanan sampai Senin siang,” kata Niken, seorang anggota jemaah dari Bandung.

Amirul Haj Tarmizi Taher, Senin, mendatangi tenda-tenda jemaah haji Indonesia di Mina. Ia meminta kepada jemaah untuk menerima cobaan sebagai ujian memperoleh haji mabrur.

Kecaman dan penyesalan atas kegagalan pemerintah melayani jemaah haji Indonesia itu tidak hanya berdatangan dari jemaah, tetapi juga dari berbagai kalangan masyarakat.

Kelaparan yang dialami jemaah haji Indonesia di Arafah dan Mina merupakan kezaliman yang tidak bisa diterima. “Itu sebabnya, pejabat penanggung jawab pelayanan haji diminta mengundurkan diri dari jabatannya,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin.

“Saya mengetuk hati Pemerintah RI untuk secara terbuka menyatakan kesalahannya sekaligus meminta maaf secara tulus kepada seluruh jemaah haji yang menderita akibat keterlambatan katering tersebut,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi.

Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan Endin AJ Soefihara mengatakan, fraksinya berencana menggunakan hak interpelasinya terkait kegagalan pelayanan haji itu. “Persoalan laparnya jemaah ini bukan kesalahan biasa, tetapi telah merusak nama baik bangsa Indonesia,” ujarnya.

Ketua Partai Amanat Nasional Sayuti Asyathri mengatakan, penanganan jemaah haji oleh pemerintah memang sangat memalukan. Tak ada satu pun negara lain pernah mengalami hal seperti itu. “Ini mencoreng wajah bangsa kita,” katanya.

Memang pemerintah berjanji akan mengembalikan uang jemaah haji untuk tujuh kali biaya makan dan minum di Armina sebesar 105 riyal. “Tetapi persoalannya tidak bisa dianggap selesai,” ujarnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Syarief Hasan yang turut dalam rombongan haji mengatakan, “F-PD meminta Menag harus mengakui kegagalannya dan mengundurkan diri sebagai wujud pertanggungjawabannya kepada rakyat.”

(MAM/MZW/SUT/TRI/IDR/ANT)

Katering Gagal, Jemaah Haji Terlantar di Arafah Presiden Yudhoyono Prihatin Soal Keterlambatan Pengurusan Makanan

:Syamsul Hadi

arafah, Kompas - Kegelisahan, kelaparan kekacauan melanda jemaah haji Indonesia yang tengah melaksanakan wukuf di Arafah, sejak Kamis hingga Jumat (30/12) malam. Selama lebih dari 30 jam mereka tidak mendapatkan suplai makanan maupun minuman.

Perusahaan katering yang ditunjuk Departemen Agama gagal menyediakan makanan dan minum untuk sekitar 189.000 jemaah haji Indonesia. Jamaah haji Indonesia tahun ini termasuk haji plus berjumlah 205.000 orang.

Padahal para jemaah haji itu bersiap mengikuti wukuf sebagai puncak ibadah haji di Arafah.

Suasana menyedihkan akibat kelaparan itu melanda maktab-maktab jemaah haji Indonesia. Mereka terpaksa meminum air ledeng untuk bertahan atau memakan sisa makanan kecil yang dibawa jemaah. Dilaporkan, beberapa orang–terutama jemaah sepuh– pingsan. Mereka yang pingsan dan lemas segera dibawa ke rumah sakit. Banyak juga jamaah yang tersesat setelah mencoba mencari makanan ke luar maktab.

“Ada pengkhianatan yang dilakukan perusahaan katering di Arab Saudi,” tegas Direktur Pembinaan Haji Direktorat Penyelenggaran Haji dan Umrah Departemen Agama M Mukhtar Ilyas di Jakarta, Jumat (29/12).

Perusahaan katering Ana Service and Suply yang menangani ransum seluruh jemaah haji Indonesia tahun ini merupakan perusahaan baru. Padahal selama bertahun-tahun sebelumnya, penyediaan makanan bagi jemaah haji Indonesia dilakukan panitia haji setempat yaitu muassasah (yayasan per wilayah) dan maktab (kelompok per enam kelompok terbang).

Tanpa menyebut nama, Muchtar mengatakan, katering itu dipilih karena menawarkan harga lebih murah dan memiliki peralatan modern.

Biaya yang dipatok muassasah dan maktab adalah sebesar 300 riyal Arab Saudi bagi setiap jemaah untuk lima hari, yaitu satu hari di Arafah saat melakukan wukuf dan 3-4 hari di Mina saat melontar jumroh. Ransum yang disediakan berupa nasi beserta lauk pauk, aneka minuman, serta buah-buahan

Perusahaan katering baru menawarkan biaya ransum sebesar 250 riyal Arab Saudi untuk lima hari. Lebih murah (hanya) 50 riyal. Pemerintah telah memberikan uang muka sepertiga dari biaya total ransum atau senilai 9 juta riyal Arab Saudi.

Dipastikan, perusahaan katering tersebut milik seorang anggota keluarga Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Arab Saudi.

“Situasi sangat buruk. Hingga Jumat malam belum ada kepastian kapan makanan dan minuman itu bisa diterima jamaah,” kata Ketua Tim Pengawas Haji DPR Hasrul Azwar. Penunjukan katering baru itu tanpa sepengetahuan DPR.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung menugaskan Menteri Agama M Maftuh Basyuni mengatasi masalah tersebut secara cepat. “Presiden prihatin atas keterlambatan makanan jemaah haji di Tanah Suci,” demikian siaran pers yang ditandatangani Juru bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng.

Sebagai langkah darurat pemerintah berusaha mengirim ratusan ribu mi instan. Namun itu bukan usaha mudah karena sulitnya menembus kepadatan jemaah haji di Arafah yang mencapai empat juta orang.

Pemerintah Kerajaan Saudi membagikan minuman dan buah-buahan gratis bagi jamaah. Pembagian makanan itu langsung diserbu jamaah haji Indonesia.

“Ini merupakan kejadian terburuk dalam penyelenggaraan haji Indonesia, “kata seorang petugas haji.

Dalam sambutan wukuf di tenda utama misi haji Indonesia, Dubes RI untuk Arab Saudi, Salim Segaf Aljufri mengatakan, dirinya malu karena tidak mampu melayani jemaah haji hingga terjadi masalah suplai makanan. Sambil menitikkan air mata, mengajak semua jemaah berdoa agar masalah cepat teratasi.

Sedangkan Amirul Haj Tarmizi Taher menyatakan bertanggung jawab dalam kasus itu. (idr/MAM/osd/ush/ant)

Ada banyak kesibukan, baik pekerjaan dan atau kesibukan keluarga. Juga ada rencana untuk memperbaiki desain situs ini dan menambah beberapa fasilitas tambahan.

Dari berbagai komentar dan masukan, berikut informasi-informasi yang belum saya sediakan dan belum diupdate. Informasi ini saya rencanakan akan saya tulis segera setelah proses redesain selesai. Tapi, bila ada pembaca yang bisa membantu, kami dengan senang hati akan memuatnya.

• Informasi pelunasan BPIH/ONH, saat ini sudah selesai
• Informasi Cuaca di Mekkah dan Madinah saat musim haji nanti. Bisa kami beritahukan secara singkat, kemungkinan masih cukup dingin. Kadang kalah bisa turun salju, terutama di Madinah. Jadi, jamaah haji sebaiknya membawa pakaian hangat yang secukupnya. Pakaian ini, bisa Anda bawa ketika melaksanakan ibadah-ibadah sunnah atau ketika pergi ke masjid. Bila memakai ihram, sejujurnya, entah ini karunia dari Allah, badan rasanya cukup hangat.
• Catatan perjalanan haji. Ini rencana saya dari awal mendirikan situs ini. Selain sebagai renungan pribadi, semoga catatan in dapat dibaca calon jamaah haji dan menjadi bekal selama di tanah suci. Semoga hal ini terlaksana dan sudah dipublikasi sebelum jamaah kloter pertama berangkat.
• Tips-tips melaksanakan ibadah haji: 1) Ikut BPIH atau Tidak; 2) Jamaah ONH plus dan ONH biasa; 3) Tipa mempersiapkan logistik, makanan, dan bekal selama di tanah suci; 4) Tips melakukan ibadah wajib; 5) Tips melakukan ibadah sunnah dan berziarah; 6) Tips sebelum pulang.
• Doa dan bacaan selama ibadah haji

Demikian kira-kira sekilas informasi yang akan kami tampilkan. Semoga catatan ini bisa menjadi ingatan saya, bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera ditampilkan di situs ini.

Seandainya ada dari para pembaca yang mempunyai pengalaman-pengalaman di atas, kami undang untuk menuliskan sepatah dua kata mengenai pengalamannya. Saya mempunyai keterbatasan terutama kilas balik jamaah ONH plus, mengingat saya dahulu hanya ikut ONH biasa. Mohon bagi cerita Anda di sini. Enaknya bagaimana ikut ONH plus itu, dan bila ada tidak enaknya apa?

Semoga saya segera dapat mengupdate situs ini.

Wassalam.

Informasi Haji Depag, Senin, 3 Juli 2006 4:56:23 PM

Pemerintah Tetapkan BPIH 1427 H/2006

Jakarta(MCH)–Pemerintah melalui Peraturan Presiden No.70 Tahun 2006 menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1427H/2006 untuk zona I (Aceh, Medan, Batam dan Padang) sebesar 2.753,7 dolar AS, zona II (Jakarta, Solo, Surabaya dan Palembang) sebesar 2.851,7 dolar AS, dan zona III (Makassar, Banjarmasin, Balikpapan) 2.969,3 dolar AS ditambah Rp 466.864,- untuk komponen dalam negeri bagi ketiga zona tersebut.

Hal itu diungkapkan Menteri Agama H.Muhammad Maftuh Basyuni dalam keterangan pers tentang BPIH, yang berlangsung di Departemen Agama, Senin (3/7). Pada acara tersebut Menteri Agama didampingi Sekjen Dep.Agama Bahrul Hayat, Dirjen Pelayanan Haji dan Umrah, Kapus Informasi Keagamaan dan Kehumasan H.Masyhuri dan sejumlah pejabat Dep.Agama.

Menurut Menag, para calon haji dapat melunasi BPIH dan pendaftaran haji mulai 4 Juli 2006 dan ditutup pada 4 Agustus 2006 melalui bank-bank penerima setoran BPIH tempat calon haji berdomisili.

Jika dibanding dengan BPIH yang lalu, kata maftuh, BPIH tahun ini mengalami kenaikan untuk zona I 121, 3 dollar AS, Zona II 119, 3 dollar AS, dan Zona III 126,9 dollar AS. Sedangkan komponen rupiah biaya dalam negeri mengalami penurunan sebesar Rp 255.463,-

Menag mengatakan, BPIH dibayar dalam mata uang rupiah sesuai kurs jual transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada hari tanggal pelunasan. Jika dibandingkan dengan kurs pada masa pelunasan tahun yang lalu sebesar Rp 9.800 per USD dan hari ini sebesar Rp 9.220 per USD maka pembayaran BPIH dengan rupiah rata-rata mengalami penurunan sekitar 712.775,-

Menag menyatakan, kenaikan BPIH tersebut disebabkan kenaikan plafon sewa pemondokan dari SR 1.550 menjadi SR 2.000,- berati terjadi kenaikan SR 450 setara 120 dollar AS. ”Jika plafon pemondokan tidak dinaikkan maka hakekatnya BPIH tahun ini sama dengan tahun lalu, ” kata Menag.

Dengan besaran BPIH tersebut, kata Menag, Pemerintah akan meningkatkan pelayanan pemondokan di Arab Saudi, pemberian katering di airport Jeddah dan terminal Hijra Madinah, angkutan pemondokan ke Masjidil haram bagi yang memperoleh pemondokan jarakanya di atas 1.200 m, serta pembentukan unit pelayanan kesehatan maupun ibadah di setiap maktab.

Sedangkan untuk Biaya Penyelengaraan Ibadah haji Khusus (PIHK) ditetapkan minimal sebesar 4.500 dollar AS dibayarkan calo haji kepada Penyelenggara yang telah mendapat izin Menteri Agama dan ditambah Rp 405.000 untuk pembayaran administrasi bank, asuransi dan operasional dalam negeri, pengadaan paspor, buku bimbinganb, buku manasik, pemvisaan dan perbekalan haji. Pelunasan Haji Khusus dimulai 31 Juli 2006 sampai dengan 4 Agustus 2006. (ts)

Informasi Haji Depag, Rabu, 28 Juni 2006 1:03:53 PM

Jakarta(MCH)–Dalam rangka memberi identitas dan jati diri jamaah haji Indonesia di mata bangsa lain saat pelaksanaan ibadah haji tahun 1427 H, dikeluarkan ketentuan umum untuk seragam jemaah haji Indonesia, dengan warna baju seragam hijau telur bebek. Hal itu diungkapkan Direktur Pembinaan Haji Drs.H.Muchtar Ilyas, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Muchtar, ketentuan warna seragam tersebut diberlakukan hanya untuk baju atasan saja, tidak ditentukan model dan bentuknya baik bagi jemaah pria maupun wanita. Pada baju seragam tersebut, di dada sebelah kiri atas terpasang label bendera merah-putih dan di bawahnya bertuliskan Indonesia.

Untuk menunjukan daerah asal jemaah, kata Muchtar, nama daerah provinsinya dicantumkan di bawah tulisan Indonesia. Identitas baju seragam tidak boleh memuat tulisan-tulisan lainnya selain yang telah ditentukan. Namun demikian, diperbolehkan memakai tanda-tanda lain yang tidak berbentuk tulisan dengan syarat harus terpisah dari baju seragam, misalnya slayer tanpa bertuliskan apapun.

Muchtar mengatakan, baju seragam itu dipakai sejak pemberangkatan, setiap pergi ke masjid baik di Mekkah maupun di Madinah, ziarah dan pada saat pemulangan. Untuk di Arafah, seragam dikenakan hanya oleh jemaah wanita, sedangkan jemaah pria tetap mengenakan pakaian ihram. (ts)

Menag Jatuhkan Sanksi 12 Penyelenggara ONH Plus

Jakarta(MCH)– Departemen Agama jatuhkan sanksi kepada 12 travel penyelenggara umrah dan haji ONH Plus. Masing-masing tiga travel terkena sanksi pencabutan izin, empat travel terkena sanksi pembekuan dan lima travel mendapat sanksi peringatan.

Pengumuman sanksi ini disampaikan Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni di kantor Depag, Jakarta, Jumat pagi (9/6) pada acara Coffe Morning bersama wartawan peliputan di lingkungan Depag.. Ke-12 travel yang mendapat sanksi antara lain , PT Wisata Idaman Utama ,PT Aurora Arzam Rindotama dan PT |Bali Agung Permata,ketiga travel ini izinnya dicabut karena melakukan pelanggaran tidak memberangkatkan jamaah yang sudah terdaftar sebanyak 234 orang pada musim haji tahun lalu serta memungut biaya dibawah tarif yang ditetapkan Depag, US$ 4500. ”Tiga penyelenggara haji ini kami cabut selama-lamanya termasuk orangnya tidak akan bisa lagi berganti nama perusahaan lain,” kata Maftuch Basyuni seraya berseloroh hingga tujuh turunan penyelenggara ini tidak dapat lagi berusaha sebagai penyelenggara haji.

Sedangkan empat travel yang terkena sanksi pembekuan tidak dapat lagi menjalankan penyelenggaraan haji dan umrah selama satu tahun yaitu PT Taurindo Tour, PT Annatama Purna, PT Bina Paksi Nusa Wisata, dan PT Sakinah Global. PT Taurindo Tour melakukan pelanggarana penyalahgunaan dokumen paspor yang dilakukan jamaah haji atas nama Isa Nurudin bin Muid Ali dengan menggunakan paspor atas nama Muhammad Ridho Yulianto bin R Soeroso. PT Annatama Purna melakukan kesalahan manajemen yang berakibat jamaah tidak terurus dengan baik pada saat pemberangkatan serta fasilitas akomodasi Aziziyah tidak sesuai yang dijanjikan. PT Bina Paksi Nusa Wisata melakukan kelalaian manajemen pendaftaran dan keuangan yang berakibat tidak mendapatkan barcode sehingga jamaah gagal berangkat. Sedangkan PT Sakinah Global melakukan kesalahan manajemen dengan menyamarkan identitas untuk kepentingan rekrutmen jamaah haji.

Sementara sanksi peringatan terhadap lima travel diberikan kepada PT Antara Tour, PT Royal Permai Tour, PT Oranye Tour, PT Annaba Internasional dan PT Persada Duta Beliton. Kelima perusahaan ini melakukan kesalahan manajemen yang dapat merusak citra Depag khususnya PT Oranye memasang striker besar yang mengklaim sebagai ONH Plus padahal belum mendapat izin Depag.

Terkait sanksi tersebut Dirjen Haji Depag Slamet Riyanto mempersilakan para travel mengajukan banding ke pengadilan. ”Silakan mereka mengajukan banding dan kita sudah mempersiapkan Biro Hukum Depag untuk menanganinya,” kata Slamet Riyanto menjawab Media Indonesia

usai acara tersebut. Saat ditanya seringnya pihak Depag kalah di pengadilan manakala travel tersebut mengajukan banding, Slamet Riyanto menandaskan pihaknya sudah mengantisipasi dengan berbagai argumen dan konsideran bahwa travel-travel tersebut benar-benar melakukan kesalahan.
Pada bagian lain pengurus Asosiasi Muslim Penyelenggara Perjalanan Umrah-Haji (AMPPUH) meminta Menag menunda pemberlakuan non Aziziyah tahun ini karena kebijakan Menag ini mendadan dan meresahkan penyelenggara ONH Plus. Hal tersebut dikemukakan jajaran pimpinan AMPPUH, Rinto Rahardjo, Imam Bashori dan Sugeng di Jakarta. ”Saya khawatir kebijakan Menag yang tidak memberlakukan Aziziyah sebagai tempat transit ONH Plus tahun ini kontraproduktif.Kami mendukung Menag namun kami minta ditunda tahun depan,”kata Sugeng.

Gebuk Percaloan

Dalam kesempatan tersebut Menag juga mengumumkan pihaknya akan mengkalkulasi ulang Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 2006 berdasarkan permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta plafon haji tahun ini diturunkan dari kenaikan US$ seperti yang disepakati Depag dan Komisi VIII DPR. ”Ya, kita mengkaji ulang tentang komponen-komponen yang bisa diturunkan seperti permintaan bapak Presiden agar tidak memberatkan jamaah,” ujarnya. Dia memperkirakan BPIH 2006 akan dapat diturunkan dari komponen indirect cost sekitar US$ 100 atau lebih. Menag mengaku pihaknya akan mengkaji kembali dengan pihak-pihak terkait seperti dengan Menko Kesra, Bappenas dan juga Komisi VIII DPR. Menjawab pertanyaan wartawan mengenai kasus tudingannya terhadap anggota Komisi VIII DPR, Aziddin yang dianggap terlibat percaloan.Menag menandaskan pihaknya mengharamkan percaloan dari siapapun termasuk anggota dewan. ”Kalau dia sudah berhenti tidak lagi melakukan percaloan ya sudah, tetapi kalau masih menjalankan praktek percaloan akan saya gebuk,” tandasnya. (MI/ts)

Ongkos naik haji yang sudah disepakati DPR dan Menteri Agama beberapa waktu lalu, sebenarnya masih bisa dihemat 20 persen. Itu pula yang mungkin menyebabkan Presiden belum bisa langsung menyetujui biaya penyelenggaraan ibadah haji. “Apalagi, sesungguhnya masih banyak komponen yang seharusnya tidak menjadi tanggungan jemaah haji,” kata pengamat penyelenggaraan haji Bahauddin Thonti dalam diskusi terbatas mengkritisi penyelenggaraan dan model penetapan biaya haji di Jakarta, Kamis (15/6). Diskusi diselenggrakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nusantara juga dihadiri sejumlah penyelenggara haji plus. (MAM)

Jakarta - Menteri Agama (Menag) Maftuh Basyuni dan anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) Aziddin sudah berdamai. Sebelumnya Menag muding Aziddin sebagai calo haji. Setuju? Berdamai itu baik, tapi kepastian hukum percaloan pemondokan haji perlu ada ketegasan.

Penilaian ini disampaikan Ketua Komite Independen Pemantau Haji Indonesia (KIPHI) Hengky Hermansyah saat dihubungi detikcom, Selasa (13/6/2006). “Memang harus berdamai. Tapi, yang benar. Perdamaian itu bagus, tapi percaloan harus dipersoalkan,” kata Hengky.

Bila memang Aziddin sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kata Hengky, maka perdamaian itu betul. Namun, menurut dia, perlu ada ketegasan mengenai kepastian hukum soal percaloan pemondokan haji. Bila tidak, maka hal ini akan bisa membuat percaloan haji akan marak.

Soal Pemondokan Haji

Pada kesempatan itu, Hengky juga menyinggung tentang perumahan untuk jamaah haji. Dia mengusulkan, pemondokan haji di Makkah nantinya bersifat proporsional. Artinya, jamaah haji membayar besarnya pemondokan sesuai dengan jarak perumahan dengan Masjidil Haram.

Sedangkan di Madinah, Hengky meminta agar jamaah haji harus mendapatkan perumahan di kawasan Markaziah, kawasan yang paling dekat dengan Masjid Nabawi. “Semua jamaah haji harus mendapatkan perumahan di Markaziah, meski konsekwensinya ongkos haji naik,” ujar dia. (asy)