Cerita Haji

Sumber: detikcom, 23 Mei 2005
M. Rizal Maslan - detikcom

Jakarta - Pemerintah berencana menaikkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) - dulu Ongkos Naik Haji (ONH) - tahun ini. DPR sepertinya memberikan lampu hijau terhadap rencana ini. Rencana kenaikan BPIH ini akan dibahas Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama Maftuh Basyuni malam ini.

“Ini (kenaikan BPIH) menjadi persoalan yang akan dibahas di Komisi VIII nanti malam. Dan DPR ’setuju’ dengan kenaikan BPIH ini,” kata Keuua Komisi VIII DPR Hasrul Azwar di sela-sela menjadi pembicara dalam ‘Seminar Manajemen Penyelenggaran Haji Indonesia’ yang digelar Koperasi Haji Indonesia (KHI) di Hotel Sari Pan Pacific, Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2006).

Informasi yang didengar Hasrul, BPIH tahun ini akan naik menjadi US$ 2.800 ditambah komponen dalam negeri Rp 830 ribu. Kenaikan BPIH ini terutama untuk meningkatkan kualitas pemondokan di Makkah dan Madinah, Arab Saudi.

Menurut Hasrul, ada dua persoalan penting dalam penyelenggaran haji, yaitu kendala yang dihadapi di dalam negeri dan luar negeri. Masalah di dalam negeri dapat diselesaikan oleh antardepartemen. Sementara urusan luar negeri, masalah penerbangan dan pemondokan menjadi faktor yang paling penting.

Saat ini, biaya penerbangan yang dilakukan Garuda Indonesia untuk haji cukup mahal. “Kita tidak memiliki armada yang kuat. Garuda tidak memiliki pesawat yang banyak, sehingga harus sewa dan itu sangat mahal. Kita menjadi ditentukan dan menjadi objek,” ujar politisi dari Fraksi PPP ini.

Selama ini, kata Hasrul, Garuda menyediakan pesawat untuk jamaah haji dengan jalan menyewa dari maskapai dari Australia, Kanada, dan sejumlah negara lain. “Pesawat Garuda terbatas. Untuk jenis Boeing 747 hanya ada 4-5 buah. Padahal, untuk satu hari di musim haji, akan ada 12 flight,” kata dia. Garuda, kata Hasrul, mengaku mendapat untung Rp 28 miliar setiap musim haji.

Selain penerbangan, masalah pemondokan di Arab Saudi juga sangat pelik. “Ini memang sulit untuk menyiapkan pemondokan bagi 250 ribu orang sekaligus. Persoalan ini merupakan persoalan utama yang harus diselesaikan, karena semua calon jamaah berharap memiliki pemondokan yang dekat Masjidil Haram di Mekkah atau Masjid Nabawi di Madinah,” kata dia.

Hasrul mengaku saat menjadi tim pengawas haji DPR musim haji kemarin, dirinya melihat ada pemondokan jamaah haji dari kloter SOlo yang sangat memprihatinkan. “Lantainya harus disiram air terlebih dulu sebelum dipakai, karena ternyata di bawahnya pabrik roti. Pemondokan seperti ini tidak layak,” ujar dia.

Hasrul mendukung langkah Menteri Agama untuk mengubah kebijakan soal pemondokan yang selama ini dilakukan dengan sistem undian. Dengan kebijakan baru nanti, maka pemondokan jamaah haji akan diupayakan lebih dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, meski dengan biaya yang bertambah gemuk. “Sepertinya jamaah tidak mempermasalahkan harga mahal, asal ada AC, box safety, dan dekat dengan Masjidil Haram dan Nabawi,” jelas dia. (asy)

Banyak pembaca yang menulis dan bertanya kepada kami tentang informasi Ongkos Naik Haji (ONH) atau saat ini dikenal sebagai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2006. Berhubung informasi yang kami himpun belum tuntas dan akurat, dan pemerintah juga belum menetapkan angka resmi BPIH tahun ini, kami menunda hingga kami mendapat data-data dan informasi yang lengkap. Tapi kami rasa informasi rangkuman informasi berikut dapat kami bagi kepada pembaca semua.

Ongkos Naik Haji Kemungkinan Naik

Sumber: Kompas, Jakarta, Selasa
http://www.kompas.com/utama/news/0605/10/011918.htm

Komisi VIII DPR RI dan Departemen Agama (Depag) menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar 1.145,73 dolar AS dan Rp830.000 per jemaah, namun biaya itu belum termasuk komponen penerbangan yang komposisinya mencapai 45 persen dari BPIH dan living cost (biaya hidup di tanah suci).

“Kami sudah tawar-menawar dengan Garuda, Saudi Arabian Airlines, bahkan Air Asia, tetapi tetap belum ada keputusan, mereka tak mau lagi menurunkan tarifnya. Kementerian BUMN belum menjawab,” kata Menteri Agama Maftuh Basyuni di depan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa (9/5) malam.

Komponen BPIH sebesar 1.145,73 dolar AS dan Rp830.000 itu terdiri atas biaya langsung (direct cost) sebesar 1.127.07 dolar AS dan Rp457.913 serta biaya tidak langsung (indirect cost) 18,67 dolar AS dan Rp363.869,26 dan program public relation Rp13.216,84. Angka itu juga belum termasuk living cost 1.500 Riyal (400 dolar AS), juga freeseat 11,15 dolar AS dan safeguarding sebesar satu persen dari BPIH.

Tahun lalu, BPIH untuk zona I sebesar 2.632,44 dolar AS, zona II
2.732,44 dan zona III 2.842,44 dolar AS dan komponen dalam negeri Rp722.327 untuk ketiga zona, namun angka itu sudah termasuk komponen penerbangan dan living cost.

Dengan demikian tarif BPIH 2006/1427H kemungkinan naik lebih dari 100 dolar jika angka tersebut memasukkan living cost dan komponen penerbangan seharga tahun lalu.

Dikatakan Menag, pihaknya telah meminta tarif penerbangan kepada Garuda minimal seperti tahun lalu yakni zona I (Aceh, Medan, Batam) sebesar 1.235 dolar AS, zona II (Jakarta, Solo, Surabaya) 1.335 dan zona III (Makassar, Banjarmasin, Balikpapan) 1.435 dolar AS.

Namun demikian, Garuda tak bersedia menurunkannya dan bertahan dengan tarif 1.279 dolar AS untuk zona I, 1.379 untuk zona II dan 1.479 dolar AS untuk zona III dengan alasan naiknya harga BBM, ujarnya.

“Untuk menurunkan tarif komponen penerbangan bahkan pihaknya telah menawar Air Asia, namun harga final yang bisa diberikan Air Asia rata-rata 1.463 dolar AS, malah lebih mahal dari Garuda,” katanya.

Sementara itu, Komisi VIII DPR RI meminta Depag terus bernegosiasi dengan PT Garuda Indonesia dan Saudia Arabian Airlines untuk menurunkan harga komponen penerbangan dalam BPIH.

Hal ini karena sekarang ini dolar sudah turun menjadi Rp8.700 per dolar AS, bandingkan dengan kurs dolar tahun lalu sebesar Rp9.500, jadi seharusnya tarifnya turun, kata anggota DPR Zulkarnain Jabar.

Sumber: http://www.humasdepag.or.id/anunce_isi.php?AnunceID=71

Jakarta (MCH)–Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni melalui Surat Keputusan Nomor 290 tahun 2006, tentang penetapan porsi jemaah haji Indonesia 2006, terdiri dari 189.000 orang jemaah haji biasa dan 16.000 orang jemaah haji khusus.

Dalam keputusan ini, selain diatur soal porsi haji bagi jemaah, juga diatur porsi bagi petugas haji daerah yang terdiri dari Tenaga Pembimbing Haji Daerah (TPHD) dan Tenaga Kesehatan Haji Daerah (TKHD).

Terdapat 32 propinsi yang memperoleh porsi haji adalah Nanggroe Aceh Darussalam 3.558 orang, terdiri 3.525 jemaah dan 33 orang petugas. Sumatera Utara 8.050 orang, terdiri 7.997 jemaah dan 53 orang petugas. Sumatera Barat 4.347 orang, terdiri 4.318 jemaah dan 29 orang petugas. Riau 4.995 orang, terdiri 4.962 orang jemaah dan 33 orang petugas. Jambi 2.606 orang, terdiri 2.589 jemaah dan 17 orang petugas. Sumsel 6.290 orang, terdiri 6.249 jemaah dan 41 orang petugas. Bengkulu 1.596 orang terdiri 1.585 jemaah dan 11 orang petugas. Lampung 6.216 orang, terdiri 6.175 orang jemaah dan 41 orang petugas. Bangka Belitung 904 orang, terdiri 898 orang jemaah dan 6 orang petugas. Kepulauan Riau 982 orang, terdiri 975 orang jemaah dan 7 orang petugas.

DKI Jakarta 7.012 orang, terdiri 6.966 orang jemaah dan 46 orang petugas. Jawa Barat 37.227 orang, terdiri 36.979 orang jemaah dan 248 orang petugas. Jawa Tengah 29.363 orang, terdiri 29.092 orang jemaah dan 271 orang petugas. DI Yogyakarta 3.059 orang, terdiri 3.031 orang jemaah dan 28 orang petugas. Jawa Timur 33.810 orang, terdiri 33.585 orang jemaah dan 225 orang petugas. Banten 8.451 orang, terdiri 8.395 orang jemaah dan 56 orang petugas.

Bali 207 orang, terdiri 206 orang jemaah dan 1 orang petugas. NTB 4.446 orang, terdiri 4.416 orang jemaah dan 30 orang petugas. NTT 417 orang, terdiri 414 orang jemaah dan 3 orang petugas. Kalbar 2.314 orang, terdiri 2.299 orang jemaah dan 15 orang petugas. Kalteng 1.335 orang, terdiri 1.323 orang jemaah dan 12 orang petugas. Kalsel 3.461 orang, terdiri 3.429 orang jemaah dan 32 orang petugas. Kaltim 2.790 orang, terdiri 2.764 orang jemaah dan 26 orang petugas.

Propinsi Sulut 627 orang, terdiri 621 orang jemaah dan 6 orang petugas. Sulteng 1.740 orang, terdiri 1.724 orang jemaah dan 16 orang petugas. Sulsel 6.826 orang, terdiri 6.763 orang jemaah dan 63 orang petugas. Sultra 1.660 orang, terdiri 1.645 orang jemaah dan 15 orang petugas. Gorontalo 881 orang, terdiri 873 orang jemaah dan 8 orang petugas. Maluku 608 orang, terdiri 602 orang jemaah dan 6 orang petugas. Maluku Utara 972 orang, terdiri 963 orang jemaah dan 9 orang petugas. Papua 822 orang, terdiri 814 orang jemaah dan 8 orang petugas. Sulawesi Barat 1.428 orang, terdiri 1.415 orang jemaah dan 13 orang petugas. Porsi haji biasa seluruhnya 189.00 orang, untuk jemaah 187.592 orang dan untuk petugas daerah 1.408 orang. (ts)

Republika, Rabu, 12 April 2006

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta agar Departemen Agama (Depag) menyiapkan tender penerbangan internasional jika Garuda Indonesia Airways (GIA) bersikeras tidak mau menurunkan biaya penerbangan pelaksanaan ibadah haji 1427 H. Hingga kini belum ada kesepakatan harga penerbangan. GIA mematok ongkos 1.279 dolar Amerika Serikat (AS) per jamaah, sedangkan pemerintah mengajukan tawaran jauh di bawahnya yakni 1.100 dolar AS per jamaah.

”Pembahasan biaya komponen penyelenggaraan ibadah haji tahun 1427 H sudah beres, kecuali biaya penerbangan belum ada titik temu dengan Garuda. Masalah penerbangan masih akan dibicarakan lagi antara DPR dengan Garuda, tapi kalau tidak ada titik temu pemerintah harus menyiapkan tender penerbangan internasional,” papar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI A Farhan Hamid kepada Republika di Jakarta, Selasa (11/4).

Harga yang ditetapkan GIA untuk zone I (NAD dan Medan) 1.279 dolar AS (harga sebelumnya 1.235 dolar AS). Zone II (Jakarta dan Solo) 1.379 dolar AS (sebelumnya 1.335 dolar AS). Sedangkan zone III (Banjarmasin, Balikpapan, dan Makassar) sebelumnya 1.445 dolar AS naik menjadi 1.499 dolar AS.

Komisi VIII DPR telah membandingkan tarif penerbangan haji GIA dengan penerbangan lain. Seperti penerbangan MAS Malaysia, rute Kuala Lumpur-Jeddah-Kuala Lumpur (15 jam) tarifnya 1.040 dolar AS. Jika dibandingkan harga yang ditetapkan GIA dengan jam terbang yang hampir sama rute Medan/Banda Aceh-Jeddah-Medan/NAD (zone I) selisihnya mencapai 239 dolar AS.

Farhan berharap, GIA mau menurunkan harganya seperti usulan pemerintah yaitu 1.100 dolar AS. Harga 1.100 dolar AS, itu menurutnya cukup masuk akal. Kalau harga penerbangan bisa turun, biaya penyelenggaraan haji juga bisa turun.

”Kita masih ingin bicara dengan Garuda agar harga penerbangan masih bisa turun. Tapi kalau tidak bisa, terpaksa kita mengundang penerbangan lain saja,” tutur Wakil Ketua Komisi VIII ini.

Selain GIA, penerbangan yang selama ini digunakan jamaah Indonesia ke Madinah yaitu Saudi Airlines. Ongkos penerbangan yang ditetapkan Saudi Airlines, menurut Farhan, ternyata jauh lebih tinggi dari harga GIA. Tapi pihak Saudi Airlines bisa akan menyesuaikan dengan harga yang telah ditetapkan GIA.
(vie )

Diambil dari situs Republika di:
http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=243350&kat_id=6

Depag Diminta Tidak Monopoli Penyelenggaraan Ibadah Haji
Muhammad Atqa - detikcom

Jakarta - Departemen Agama (Depag) diminta tidak memonopoli penyelenggaraan ibadah haji. Depag semestinya hanya menjadi regulator. Sedangkan penyelenggaraan ibadah haji ditangani muasasah atau lembaga tertentu.

Dengan demikian, manajemen ibadah haji dapat ditangani secara profesional, sehingga tarif haji bisa lebih murah dibandingkan negara lainnya, seperti Malaysia.

“Peran Depag lebih banyak mengurusi 205 ribu jamaah haji setiap tahunnya. Kasus Ambon, Poso, dan masalah agama lain yang muncul itu karena Depag tidak fokus, malah lebih fokus ke masalah haji,” kata Dirut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nusantara Bahauddin Tonti di kantornya, Gedung Sarinah, Jl MH Thamrin, Jakarta, Rabu (19/4/2006).

Dia menegaskan, sudah waktunya DPR mengeluarkan UU, di mana penyelenggaraan ibadah haji diselenggarakan suatu lembaga atau wadah. Ini agar lebih transparan dan mempermudah mekanisme kontrol. Karena akan diawasi oleh parlemen sebagai wakil rakyat dan auditor yang independen.

Dia menambahkan, dalam penyelenggaraan haji selama ini, semua biaya diambil dari ONH para calon jamaah haji. Seperti biaya kesekretariatan, biaya transportasi panitia, komunikasi, hingga staf Depag yang berhaji dengan gratis.

“Tapi ironisnya mereka malah mempersulit jamaah dan menjadikan peluang untuk mencari keuntungan pribadi,” kata Bahauddin.

Dia menjamin apabila Depag menyetujui hal ini, maka biaya haji akan lebih murah, karena biaya pemondokan, katering, transportasi, hingga pencetakan buku panduan haji bisa ditekan harganya. “Intinya banyak efisiensi yang dilakukan. Kalau ONH sekarang Rp 25 juta itu bisa ditekan lagi,” katanya.(umi)

Republika, Jumat, 03 Maret 2006 14:22:00
Maftuh Basyuni:Bank Penerima Setoran Haji akan Dipilih

Jakarta-RoL– Menteri Agama Maftuh Basyuni mengatakan bakal dipilihnya hanya dua hingga bank syariah sebagai Bank Penerima Setoran (BPS) biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tidak akan merepotkan calon jemaah haji.

“Tidak merepotkan karena nanti ada aturan bahwa Bank (BPS -red) harus juga menanggung ongkos-ongkos pengiriman uang jemaah,” kata Menag Maftuh Basyuni seusai melantik tiga Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di Jakarta, Jumat.

Dikatakan Menag, jumlah BPS yang mencapai 21 bank selama ini justru cukup merepotkan Depag. Karena itu akan dimungkinkan bagi calon jemaah menyetorkan uang BPIH tidak langsung ke BPS tetapi ke bank lain mana saja lebih dulu. Menag juga mengatakan, penentuan dua sampai tiga bank syariah itu akan diberlakukan mulai musim haji tahun ini melalui tender.

Sementara itu, Direktur Pelayanan Haji dan Umroh Depag Zakaria Anshar mengatakan, soal itu belum bisa diterapkan tahun ini, karena masih ada proses yang harus dilalui berupa penyiapan perangkat aturan lebih dulu.”Setelah itu baru kita umumkan dan ditenderkan,” katanya. Diakuinya dengan 21 bank saat ini pengawasan tetap terkontrol, namun administrasinya rumit dan merepotkan. Hal itu berbeda jika Depag hanya memiliki perjanjian atau “deal” dengan beberapa bank saja.

Menurut dia, calon jemaah tidak akan direpotkan dengan hanya dua tiga bank saja karena akan dimungkinkan melakukan setoran melalui bank mana saja ke BPS. Sebelumnya, tiga Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang dilantik itu, yakni Drs H Sudirman Rais MPd sebagai Ketua STAIN Palu, Drs Buswatin Abdullah sebagai Ketua STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, dan Drs Khariri M Ag sebagai Ketua STAIN Purwokerto. antara/mim

Artikel diambil tanpa ijin dari situs Republika di:
http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=237893&kat_id=361

Sumber: Republika, Rabu, 22 Februari 2006 7:03:00
Tahun Depan Jemaah Haji Indonesia Dapat Jatah Makan di Mekkah

Jakarta-RoL– Tahun depan jemaah haji Indonesia diusulkan akan mendapat jatah makan, tidak saja di Madinah, tetapi juga selama 20 hari di Mekkah, namun konsekuensinya uang “living cost”-nya (uang biaya hidup selama di tanah suci) juga dikurangi.

“Untuk makan di Mekkah senilai tujuh Riyal per porsi dikali dua kali makan selama 20 hari akan mengurangi uang living cost jemaah sebesar 280 Riyal,” kata Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag Slamet Riyanto dalam Rapat Kerja dengan komisi VIII DPR RI yang dihadiri Menag Maftuh Basyuni di Jakarta, Selasa malam.

Jemaah haji sejak dua tahun terakhir mendapat makan selama menjalankan ibadah arbain delapan hari di Madinah, namun selama tinggal di Mekkah jemaah mencari sendiri makanannya dengan bekal uang living cost 1.500 Riyal. Slamet juga mengatakan, pengurangan uang living cost rencananya juga dilakukan bagi peningkatan plafon harga perumahan sebesar 450 Riyal per jemaah, dari pondokan seharga 1.550 Riyal menjadi 2.000 Riyal per jemaah.

Karena plafonnya selama ini rendah, kebanyakan pondokan jemaah haji Indonesia juga buruk kondisinya dan jauh dari Masjidil Haram. “Dengan demikian living cost 1.500 Riyal dikurangi makan di Mekkah 280 Riyal dan peningkatan plafon harga rumah 450 Riyal menjadi 730 Riyal,” katanya. Jadi jemaah, ujarnya, masih mendapat uang living cost sebesar 770 Riyal.

Dalam kesempatan itu, Slamet juga mengatakan bahwa ke depan Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) hanyalah Bank Syariah dan hanya akan dipilih dua atau tiga bank saja agar lebih efisien. Pihaknya juga akan mengkaji jasa giro yang diberikan kepada jemaah apakah tetap diberikan kepada jemaah atau dikembalikan kepada umat melalui Dana Abadi Umat (DAU). antara/mim

Artikel diambil tanpa ijin dari:
http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=236326&kat_id=361

Muhammad Atqa - detikcom

Jakarta - Mengapa pelaksanaan haji sering amburadul? Menurut Menteri Agama (Menag) Maftuh Basyuni, pelaksanaan haji kurang mulus gara-gara ada tangan kotor. Tangan-tangan kotor itu juga merusak citra Depag.

“Saya melihat haji rusak memang karena tangan kotor itu sendiri. Kalau dikikis orang-orang dengan tangan kotor itu maka haji jauh lebih baik,” kata Maftuh.

Hal itu disampaikan Maftuh saat memberikan sambutan lokakarya nasional tentang manasik dan manajemen haji di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (6/3/2006).

Penyelenggaraan haji, menurut Menag, tidaklah sulit karena tugasnya yang memang sederhana. Pelaksanaan haji juga tidak memerlukan kiat-kiat yang mendalam serta para jamaah haji juga mudah diatur. Namun karena ada tangan-tangan kotor akhirnya pelaksanaan haji menjadi rusak.

Tangan-tangan kotor itu, salah satunya menurut Depag, adalah PT Aurora yang gagal memberangkatkan puluhan jamaah BPIH khusus. Menurut Menag, gagalnya haji itu bukan kesalahan Depag. Namun hal itu justru memperburuk citra Depag yang memberikan izin pada PT Aurora.

Apalagi jamaah yang gagal berangkat itu mengadu ke DPR dan menyalahkan Depag yang telah memberi izin pada PT Aurora. Lalu Depaglah sepertinya yang harus bertanggung jawab.

“Padahal ini tidak ada sangkut pautnya dengan Depag. Hal ini seperti dokter yang melakukan malpraktek, tapi apakah Meneks yang bertanggung jawab?” kata Menag.

Menag juga menjelaskan, selain kasus PT Aurora, tangan-tangan kotor yang dimaksudnya adalah adanya calo pemondokan. “Calo-calo itu harus dihabiskan. Ada yang mengatakan utusan dari RI 1 untuk mengurusi rumah, ada juga yang mengaku dari Depag. Itu salah satu tangan kotor,” kata Menag.

Sebenarnya Depag telah berupaya sungguh-sungguh dan telah memberi hasil yang signifikan meski belum maksimal dalam pelaksanaan haji tahun ini.(iy)

Diambil tanpa ijin dari: situs web detikcom

Mohon maaf belum sempat menulis cerita lainnya. Dua hari yang lalu saya istirahat total karena badan menuntut demikian. Saya ditegur-Nya dengan sakit radang tenggorokan. Alhamdulillah sekarang sudah bisa balik bekerja. Jadi ini dulu dari saya, semoga bermanfaat. Insya Allah ceritanya disambung lagi esok hari. Salam.

Info Haji tiga hari terakhir

• Keterlambatan Pesawat akan Menimbulkan Kelelahan Calhaj, Selasa, 20 Desember 2005 10:27:00
• 31 Kloter Sudah di Makkah, Selasa, 20 Desember 2005 10:26:00
• Pencucian Ka’bah 14 Februari, Senin, 19 Desember 2005 10:11:00
• Itjen Depag Lakukan Pengawasan Haji, Senin, 19 Desember 2005 10:01:00
• Jamaah Tersesat di Makkah, Sabtu, 17 Desember 2005 17:49:00
• Calhaj Jangan Dibuat Menderita, Sabtu, 17 Desember 2005 17:30:00
• Belum Seluruh Visa Selesai, Republika Sabtu, 17 Desember 2005 17:27:00
• Nanang bin Ijas Masih Dirawat, tribunkaltim
• Naik Haji Setelah Menanti 10 Tahun, tribunkaltim
• Serbu Masjid Nabawi Dinihari, tribunkaltim
• Benarkah Makam Siti Hawa?, tribunkaltim
• Masih TK Naik Haji, tribunkaltim
• Sehari 3 Jamaah Haji Wafat di Madinah, tribunkaltim
• Jamaah Haji Indonesia Tertabrak Mobil Lagi di Madinah, detikcom
• Panitia Haji Indonesia Dirikan 30 Pos Arafah-Mina, detikcom
• Kembali ke Islam, Baiq Wizat Meninggal Dunia di Madinah, detikcom
• Jabal Magnet yang Misterius, detikcom

Kumpulan Info Haji Pagi Ini

• Pelayanan Haji Belum Menunjukkan Kemajuan Berarti, Republika
• Pesawat Terlambat Lima Jam, Petugas di Makkah diminta telaten mengechek maktab, Republika
• Calhaj Luar Surabaya Dipungut Ratusan Ribu, Republika
• Sopir Mulai Patuhi Singgah di Wadi Qudaid, Republika
• Pemerintah Segera Kembalikan BPIH Calhaj yang Gagal Berangkat, Republika
• Tempat Ziarah di Makkah Dipadati Jemaah Haji, Suara Merdeka
• Tips Makanan: Boleh Bawa Rendang, Republika 13 Desember 2005

Informasi Lain

• Naik Haji Gratis, tayangan Infotainment dari SCTV