Kuota haji 2009 tak alami perubahan

Sumber: Solo Pos, 27/1/2009 halaman XI

Sambungmacan (Espos): Jadwal pelunasan pembayaran ibadah haji tahun 2009 direncanakan bakal dipercepat menyusul upaya peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji oleh Departemen Agama (Depag). 

Sementara kuota haji Indonesia tahun 2009 tidak akan mengalami perubahan.

Menteri Agama Maftuh Basyuni mengatakan kuota haji tahun 2009 ditetapkan sebanyak 210.000 orang. ”Kuota haji tidak akan berubah sama seperti tahun 2008 lalu, kalau ditambah nanti pada rewel,” ujarnya kepada wartawan di sela-sela peresmian penggunaan mesjid bantuan Yayasan Amalbakti Muslim Pancasila (YAMP) wilayah Jawa Tengah di Sambungmacan, Senin (26/1).

Dengan tidak adanya penambahan kuota tersebut, lanjutnya, Departemen Agama akan memperketat seleksi pendaftaran calon jemaah haji di daerah-daerah. Hal ini untuk mengantisipasi calon jemaah haji yang dimungkinkan membandel mendaftar di luar daerahnya.

”Di daerah perbatasan provinsi memang sering terjadi kasus seperti itu. Tapi tentunya kami akan menyeleksi seketat mungkin , kalau bukan warga daerah tempat asal pendaftar ya tidak boleh, sekalipun dia memiliki KTP. Jadi harus dibuktikan juga dengan kartu keluarga (KK),” tegasnya.

Kepala Kantor Departemen Agama (Kandepag) Sragen, Muslim Umar, menambahkan penambahan kuota haji tidak serta merta bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pasalnya persetujuan penambahan kuota juga harus melalui persetujuan kerajaan Arab Saudi. Sementara untuk kuota haji 2009 di Sragen diperkirakan akan mengalami peningkatan. 

”Masalah pembagian kuota itu wewenang Kanwil Jawa Tengah, tapi kemungkinan untuk tahun 2009 Sragen mendapat tambahan meskipun jumlahnya kecil. Tahun lalu jemaah Sragen yang berangkat berjumlah 718 orang, insya Allah tahun 2009 bertambah menjadi 735 orang,” katanya. 

Sedangkan terkait perubahan jadwal pelunasan pembayaran pemberangkatan ibadah haji, lanjutnya, masih menunggu pembahasan Komisi VIII DPR. ”Pelunasan akan dimajukan menjadi bulan Maret-April, dari Depag sudah mengajukan jadwal percepatan itu ke DPR tapi sampai saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut, kami masih menunggu komitmen Komisi VIII DPR,” tambahnya.  - m78