Penyelenggaraan haji kedodoran: DPD segera panggil Menteri Agama

Sumber: Solo Pos, Edisi 30/12/2008 Hal 2

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) segera memanggil Menteri Agama (Menag) Maftuh Basyuni untuk menjelaskan berbagai persoalan terkait penyelenggaraan haji. DPD juga kembali menegaskan dukungannya terhadap usulan angket haji yang diajukan DPR. 

DPD menilai penyelenggaraan haji tahun ini banyak kelemahan, khususnya soal pemondokan. Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita mengatakan, seharusnya berbagai persoalan itu tidak perlu ada. ”DPD mendukung hak angket DPR agar ditangani lebih serius,” kata Ginanjar dalam jumpa pers Catatan DPD Menyambut 2009, Minggu (28/12), sebagaimana dikutip dari tempointeraktif.com.

DPD akan memanggil Menteri Agama (Menag) Maftuh Basyuni untuk menjelaskan berbagai persoalan tersebut. Berdasarkan laporan sejumlah anggota DPD yang melaksanakan haji, pemondokan jemaah dinilai terlalu jauh karena jaraknya hingga 12 kilometer lebih dari Masjidil Haram.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPR mengusulkan hak angket terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Anggota DPR menilai jemaah haji tidak mendapatkan pelayanan yang baik antara lain dalam hal pemondokan dan transportasi. Jauhnya pemondokan membuat jemaah haji tidak maksimal melaksanakan ibadah.

Sanksi

Pada bagian lain, Tim Inspektorat Jenderal Departemen Agama (Itjen Depag) akan terbang ke Arab Saudi untuk menemui sejumlah pihak terkait keluhan pemondokan jemaah haji. Tim yang langsung dipimpin oleh Inspektur Jenderal Depag Suparta ini langsung menemui pihak-pihak terkait di Mekah, Madinah dan Jeddah untuk di mintai keterangan.

”Kami melihat semua data-data dan informasi pelaksanaan haji tahun ini. sebab semua ini untuk perbaikan. Ini untuk bagaimana ke depan,” kata Suparta kepada wartawan di Madinah, Sabtu (27/12).

Menurut Suparta, Itjen Depag akan mempelajari semua data dan laporan yang masuk untuk dijadikan bahan rekomendasi. Jika dalam proses semua pelaksanaan haji tahun ini tidak efektif akibat kesembronoan petugas yang diberi wewenang, Itjen akan memberikan sangsi tegas petugas itu. ”Yang pasti ini akan menjadi bahan pertimbangan. Kalau ada (yang tidak benar) sudah barang tentu ada sanksi. Kami akan lihat lagi,” jelas Suparta.

Menurutnya, Tim Itjen akan berada di Arab Saudi sampai semua kebutuhan yang dicari terpenuhi. ”Kami berada di sini sampai semua yang kami butuhkan kami dapat. Jadi fleksibel. Karena ini untuk bahan perbaikan ke depan. Jadi kami bukan mencari persoalan negatifnya saja, tapi memahami masalah secara komprehensif,” tegas Suparta.  - dtc