Info: Presiden Bentuk Tim untuk Evaluasi
Sumber: Kompas, Rabu, 03 Januari 2007
Ibadah haji Presiden Bentuk Tim untuk Evaluasi
Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk tim evaluasi dan investigasi untuk menyelidiki persoalan pelayanan makanan bagi jemaah haji di Arafah dan Mina, Arab Saudi.
Dari hasil tim evaluasi dan investigasi itu, Presiden Yudhoyono berjanji akan menindak pihak-pihak yang bersalah dalam kegagalan penyediaan katering untuk jemaah haji tersebut.
Demikian disampaikan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (2/1). Sudi didampingi Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, yang membacakan siaran pers.
“Memang, ada laporan yang cukup lengkap dari Kedutaan Besar RI di Arab Saudi, dan laporan dari amirul haj. Memang ada ketidaklaziman seperti yang dilakukan tahun-tahun lalu,†ujar Sudi.
Ketidaklaziman yang dimaksud Sudi di antaranya memasak ataupun logistiknya yang biasanya dilakukan di Arafah kali ini dilakukan di Mina. “Itu kan tidak lazim,†katanya.
Presiden Yudhoyono akan menerima laporan seobyektif mungkin hasil tim evaluasi dan investigasi tersebut. “Jika ada yang bersalah akan diambil tindakan sesuai dengan kesalahannya,†kata Sudi.
Ditanya pers apakah Presiden akan bertindak tegas dengan menegur Menteri Agama Maftuh Basyuni, Sudi mengatakan akan menunggu hasil tim itu.
Secara terpisah, Tim Pengawas Haji dari Dewan Perwakilan Rakyat yang terdiri dari lintas fraksi mendesak Presiden Yudhoyono memberikan sanksi tegas kepada Menteri Agama Maftuh Basyuni dan semua aparat terkait yang bertanggung jawab atas gagalnya pengiriman suplai logistik kepada 189.000 anggota jemaah haji Indonesia pada musim haji tahun ini.
“Idealnya, Menteri Agama dan semua aparat terkait diberi sanksi berat,†kata Ketua Tim II Pengawas Haji DPR Hasrul Azwar yang masih berada di Mekkah kepada Kompas.
Tim Pengawas Haji DPR yang berjumlah 35 orang memiliki pandangan senada. “Semua arahnya ke Menag dan aparat terkait,†ujarnya. Pemerintah juga harus ikut bertanggung jawab atas kejadian ini, tidak cukup mengembalikan uang kepada jemaah.
Tim DPR masih terus menelusuri semua pihak terkait yang mengakibatkan gagalnya penyediaan katering jemaah haji tahun ini. “Yang jelas, menteri yang tunjuk katering. Kita juga akan cari tahu siapa saja pelaksana di lapangannya,†katanya. (HAR/SUT)