Info Haji: DPR Beri Lampu Hijau Rencana Kenaikan Biaya Ibadah Haji
Sumber: detikcom, 23 Mei 2005
M. Rizal Maslan - detikcom
Jakarta - Pemerintah berencana menaikkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) - dulu Ongkos Naik Haji (ONH) - tahun ini. DPR sepertinya memberikan lampu hijau terhadap rencana ini. Rencana kenaikan BPIH ini akan dibahas Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama Maftuh Basyuni malam ini.
“Ini (kenaikan BPIH) menjadi persoalan yang akan dibahas di Komisi VIII nanti malam. Dan DPR ’setuju’ dengan kenaikan BPIH ini,” kata Keuua Komisi VIII DPR Hasrul Azwar di sela-sela menjadi pembicara dalam ‘Seminar Manajemen Penyelenggaran Haji Indonesia’ yang digelar Koperasi Haji Indonesia (KHI) di Hotel Sari Pan Pacific, Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2006).
Informasi yang didengar Hasrul, BPIH tahun ini akan naik menjadi US$ 2.800 ditambah komponen dalam negeri Rp 830 ribu. Kenaikan BPIH ini terutama untuk meningkatkan kualitas pemondokan di Makkah dan Madinah, Arab Saudi.
Menurut Hasrul, ada dua persoalan penting dalam penyelenggaran haji, yaitu kendala yang dihadapi di dalam negeri dan luar negeri. Masalah di dalam negeri dapat diselesaikan oleh antardepartemen. Sementara urusan luar negeri, masalah penerbangan dan pemondokan menjadi faktor yang paling penting.
Saat ini, biaya penerbangan yang dilakukan Garuda Indonesia untuk haji cukup mahal. “Kita tidak memiliki armada yang kuat. Garuda tidak memiliki pesawat yang banyak, sehingga harus sewa dan itu sangat mahal. Kita menjadi ditentukan dan menjadi objek,” ujar politisi dari Fraksi PPP ini.
Selama ini, kata Hasrul, Garuda menyediakan pesawat untuk jamaah haji dengan jalan menyewa dari maskapai dari Australia, Kanada, dan sejumlah negara lain. “Pesawat Garuda terbatas. Untuk jenis Boeing 747 hanya ada 4-5 buah. Padahal, untuk satu hari di musim haji, akan ada 12 flight,” kata dia. Garuda, kata Hasrul, mengaku mendapat untung Rp 28 miliar setiap musim haji.
Selain penerbangan, masalah pemondokan di Arab Saudi juga sangat pelik. “Ini memang sulit untuk menyiapkan pemondokan bagi 250 ribu orang sekaligus. Persoalan ini merupakan persoalan utama yang harus diselesaikan, karena semua calon jamaah berharap memiliki pemondokan yang dekat Masjidil Haram di Mekkah atau Masjid Nabawi di Madinah,” kata dia.
Hasrul mengaku saat menjadi tim pengawas haji DPR musim haji kemarin, dirinya melihat ada pemondokan jamaah haji dari kloter SOlo yang sangat memprihatinkan. “Lantainya harus disiram air terlebih dulu sebelum dipakai, karena ternyata di bawahnya pabrik roti. Pemondokan seperti ini tidak layak,” ujar dia.
Hasrul mendukung langkah Menteri Agama untuk mengubah kebijakan soal pemondokan yang selama ini dilakukan dengan sistem undian. Dengan kebijakan baru nanti, maka pemondokan jamaah haji akan diupayakan lebih dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, meski dengan biaya yang bertambah gemuk. “Sepertinya jamaah tidak mempermasalahkan harga mahal, asal ada AC, box safety, dan dekat dengan Masjidil Haram dan Nabawi,” jelas dia. (asy)